Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Peraturan UU

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Peraturan UU



Sebelum kita masuk pembahasan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apakah  yang dimaksud dengan perjanjian.? Perjanjian (kontrak) merupakan suatu kejadian (peristiwa) di mana seorang berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dua pihak itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata) KUHPrdt pasal 1320 telah diatur tentang atau masalah suatu perjanjian. Oleh karena Perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, dan akhirnya menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak tersebut, itulah yang dinamakan perikatan dalam perjanjian.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang (yang berjannji) membuatnya. Kalau kita lihat dari dalam segi bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangakaian perkataan yang memiliki janji-janji, baik perjanjian tersebut secara perkataan maupun secara lisan.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) KUHPrdt pasal 1320.
  • Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Artinya kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut harus setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontral, tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, penipuan, dan kekhilafan. 

  • Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Maksudnya ialah setiap orang yang sudah dewasa dan memiliki akal sehat (tidak gila atau hilang ingatan).  

  • Adanya Obyek, Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

  • Adanya kausa yang halal, Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syatrat pertama dan kedua diatas disebut juga syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, karena syarat kedua ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Dalam sebuah perjanjian, apabila syarat subyektif itu tidak dipenuhi maka akan berdampak kepada suatu perjanjian itu dapat dibatalkan, Artinya perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang meminta pembatalan. Sedangkan tidak memenuhi syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Terima kasih telah membaca artikel tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Peraturan UU.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel ataspmbid